Berita

PLT. BUPATI PALAS BUKA ACARA ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI DAN SOSIALISASI KELAS PEREMPUAN MANDIRI BERBUDAYA

setdakab.padanglawaskab –

Plt. Bupati Padang Lawas drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHt, MM, M.Si membuka Acara Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi. Dan Sosialisasi Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (Kelapa Muda) Tahun Anggaran 2022 di Aula Hotel Grandika Sibuhuan, Kamis 08/09/2022.
Turut hadir pada kegiatan ini Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Ir. Abdullah, Asisten I Bidang Pemerintahan Panguhum Nasution, M.AP, Kepala Inspektorat Harjusli Fahri Siregar, S.STP, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Rasyidi Hasibuan S.Pd, MM, Plt. Kadis Kesehatan Amelia Roitona, S.KM, Kakan Kesbangpol Alhaji Alamsyah Siregar, Camat Barumun Fauzan Taufik Daulay, SH.
Plt. Bupati dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan data BPS Kabupaten Padang Lawas Tahun 2017 jumlah perempuan di Kabupaten Padang Lawas 134.589 jiwa dan laki laki 135.210 jiwa. Dari data ini menunjukkan besarnya potensi peran perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan bidang bidang lainnya di Kabupaten Padang Lawas.
Perempuan masa kini memiliki peran dari masa ke masa dalam perubahan perubahan global. Pada zaman zahiliyah perempuan dianggap makhluk yang hina, perempuan menjadi simbol keterbelakangan dan kehinaan. Kemudian dengan datangnya Agama Islam perempuan berada pada posisi terhormat dan mulia sesuai dengan kodrat dan tabiat perempuan.
Selanjutnya kata Plt. Bupati, sesuai dengan perkembangan zaman emansipasi perempuan dalam aspek kehidupan yang telah direfleksakikan RA Kartini telah diakui dan dijamin oleh negara.
Kesetaraan gender dimana perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan laki laki juga di jamin oleh negara.
Persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara Indonesia dan keterlibatan perempuan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara telah atur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
“Dalam aspek pendidikan perempuan bukan lagi warga marginal. Perempuan diberikan kebebasan dalam menimba ilmu sesuai kemampuannya. Dalam aspek ekonomi perempuan tidak lagi berpangku tangan, mereka mampu menghidupi dirinya bahkan keluarganya.
Komposisi keterwakilan perempuan dalam politik di jamin oleh UU, dalam kehidupan sosial dan pemerintahan tidak sedikit perempuan yang menjadi pemimpin, ujar Plt. Bupati.
Peran kepemimpinan perempuan adalah hal yang nyata dan lumrah. Perempuan menjadi Presiden, Perdana Menteri, Menteri, duta besar, Gubernur, Bupati dan jabatan strategis publik lainnya merupakan wujud emansipasi dan kesetaraan gender, imbuhnya.
Ini juga dapat kita lihat di lingkungan kita sendiri Kabupaten Padang Lawas, beberapa kepala dinas, camat adalah perempuan, sekretaris, kepala kepala bidang banyak diduduki perempuan. Hal menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus berkomitmen dan berupaya nyata dalam melaksanakan pengarusutaamaan gender melalui pemenuhan hak hak perempuan, kata Plt. Bupati
Sebelumnya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB3A) Markia Hasibuan SE dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah agar perempuan memahami dan mempunyai pedoman dalam advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi khususnya di Kabupaten Padang Lawas.
Sebagai narasumber hadir Devita Masayu, SH, MH dan Laili Zailani dari DP2KB3A Propsu dan peserta kegiatan berasal dari OPD se kabupaten Padang Lawas, para pengurusTP PKK, Pengurus Dharma Wanita Persatuan,Organisasi perempuan seperti IPEMI, Srikandi PP, Muslimat NU Kabupaten Padang Lawas.
Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *