Berita, Kegiatan

SEKDA ARPAN TERIMA KUNJUNGAN KERJA TIM PANSUS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA INI PEMBAHASANNYA

setdakab.padanglawaskab –  Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Arpan Nst menerima kunjungan kerja Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait permasalahan konflik lahan antara masyarakat di daerah Sayur Mahincat dan Sayur Matua dengan PT. Sumatera Silva Lestari (PT. SSL) / PT. Sumatera Riang Lestara (PT. SRL) pada Hari Selasa (28/09/21) Bertempat di Aula Kantor Bupati Padang Lawas. Hadir pada kegiatan tersebut Ketua Tim Pansus DPRD Provinsi Sumatera Utara Parsaulian Tambunan dari Partai Nasdem, dan anggota tim pansus Abdul Rahim Siregar dari F PKS, Sugiarto Makmur dan Rudi Hermanto Harahap dari F PDIP, dan yang mewakili Pangdam Bukit Barisan, Ketua DPRD Padang Lawas Amran Pikal beserta beberapa anggota DPRD Padang Lawas, Wakapolres Padang Lawas Kompol JW Sijabat, Kepala OPD yang terkait, serta tokoh masyarakat dan Kepala Desa Sayur Mahincat dan Sayur Matua.

Sekda Arpan pada kesempatan tersebut mengatakan, “saat ini yang menjadi permasalahannya adalah konfliknya adalah PT Sumatera Silva Lestari (PT. SSL) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di desa sayur matua dan Desa Sayur Mahincat Kecamatan Aek Nabara Barumun dengan masyarakat setempat tentang lahan yang digarap oleh perusahaan tersebut seluas ± 1.500 hektar diduga adalah lahan peladangan masyarakat dan tanah ulayat. Pemerintah kabupaten padang lawas dalam hal ini sudah beberapa kali melakukan berbagai upaya dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur non-litigasi, dengan cara mediasi. hasil mediasi pun didapatkan bahwa kedua belah pihak  akan melaksanakan pola kemitraan yang dibentuk oleh masyarakat berupa koperasi. Mudah-mudahan dengan kunjungan kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Padang Lawas ini menjadi solusi sekaligus jawaban atas konflik”, sebut Sekda.

Sekda berharap perusahaan dan masyarakat dapat hidup berdampingan, saling menopang, simbiose mutualistik, sehingga pola hubungan yang tercipta dapat lebih harmonis dan saling melengkapi.

Sementara itu Wakapolres Kompol JW Sijabat turut ambil bagian pada kesempatan tersebut dan mengatakan “mohon maaf, polisi itu bukan malaikat, polisi itu harus mendapatkan bukti-bukati autentik, semua pengaduan yang masuk kami harus teliti dulu tidak boleh langsung diterima. Mohon maaf ketua ini permasalahan ini sudah lama ini, tugas polisi bukan hanya sebatas penegak hukum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Mohon maaf sudah bagus-bagus kami pak, kami sudah lakukan mediasi, setelah itu apa? Ada permintaan dan penawaran itu hukum ekonomi. Yang kedua ma digadis opung nia, opungnya sudah menerima, anaknya lagi mau nuntut, cicitnya lagi, takkan selesai jadinya. Mohon maaf itulah permasalahannya”, sebut Kompol JW Sijabat.

Ketua DPRD Padang Lawas Amran Pikal juga mengatakan “masalah-masalah di Dapil itu masalah tanah terus, jadi kami berharap dari Dapil 3 ke Pemerintah Daerah kita bersama-sama bergandengan tangan, kita maksimalkan keluhan-keluhan masyarakat ini bagaimana dapat terealisasi secepatnya karena sampai detik ini perusahaan SSL itu masih beroperasi merambat lahan masyarakat. Kedua di Wilayah Barumun Tengah ada dari Pihak Kejaksaan yang menanyakan titik koordinat RKT 2021 itu dari mana titik nol nya? Berarti pihak perusahaan berasia. Artinya dalam pengeluaran RKT atau pengajuan tolonglah pihak terkait untuk memberikan penjelasan di mana titik koordinat mulainya RKT. Dan untuk bapak-ibu yang hadir mari kita bersatu padu bergandengan tangan, karena kalo sepihak jelas-jelas Pemda saja pun tidak bisa untuk memperjuangkan hak-hak bapak, ibu. Kami sebagai DPRD bertanggung jawab untuk menggiring dan bersama-sama mensolusikan dareah-daerah Dapil 3”, sebutnya.

Mewakili Pangdam Bukit Barisan mengatakan “Kalo memang ada tentara prajurit TNI AD yang benar-benar ada bukti nyata dan terlibat dalam apakah itu kegiatan perambahan yang bersifat ilegal, saya juga sudah sampaikan kepada Brigjen Junaidi (Pangdam Bukit Barisan), beliau juga sampaikan kepada saya kita tindak secara tegas sesuai dengan peraturan hukum, walaupun sebelumnya kita sudah telusuri dalam masalah ini memang sejauh ini belum ada bukti, tapi kalo nanti ada bukti nanti sampaikan kepada kita, pangkatnya apa, dinasnya di mana, sampaikan ke kita. Saya selalu sampaikan kepada prajurit saya kamu jangan Belanda dari Belanda, artinya kalo bertindak kepada masyarakat, maupun masyarakat yang menjadi lawan kita, bisa jadi karena ancaman dan pengaruh dia menjadi berontak. Namun jika kita kasihkan pemahaman mengapa harus kekerasan, kecuali dia ngotot, melawan angkat senjata ya tembak. Saya kira permasalahan ini kita harus bahu-membahu, pemda tidak akan bisa kalo dia punya tanggung jawab sendiri. Ini baru saya dengar ya, faktanya saya belum tahu, apakah perusahan ini melakukan perambahan ini, eh kok berani melakukan ini, ada apa? Dan siapa perusahaan yang 52 di dalamnya itu kok bisa aman-aman dia, kenapa, ada apa? Kok sakti-sakti sekali, ini masyarakat terganggu gak? Mewakili ya menjelaskannya”, tanya Perwakilan Pangdam Bukit Barisan.

Menurut penuturan Masyarakat Sayur Mahincat dan Sayur Matua bahwa PT. Sumatera Silva Lestari (PT. SSL) / PT. Sumatera Riang Lestara (PT. SRL) telah melakukan penghambatan terhadap produksi perkebunan berupa karet dan sawit tidak diperbolehkan melewati jalan yang biasa dilalui masyarakat tersebut. Serta Perusaan tersebut sudah melakukan perambatan terhadap perkebunan masyarakat di tumbangi dan di racun oleh perusahaan.

Kegiatan Kunker Tim Pansus ini memang tidak dihadiri oleh pihak perusahaan PT. Sumatera Silva Lestari (PT. SSL) / PT. Sumatera Riang Lestara (PT. SRL), sehingga tidak ada penjelasan dari pihak perusahaan dari kegiatan tersebut. (PHN13)

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *