Berita

PEJABAT DAN ASN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS DILARANG PERJALANAN DINAS KELUAR TANPA SEIZIN BUPATI

SETDAKAB Padang Lawas- Bupati Padang Lawas, H Ali Sutan Harahap menerbitkan surat edaran Nomor : 045.1/782/2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap Corona Virus Disease (Covid-19). Dari 11 poin yang tertuang dalam surat edaran tersebut, salah satu di antaranya tentang larangan bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Padang Lawas untuk tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah tanpa seizin Bupati. Terkait penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas,Pada Jumat (20/3/2020).

Dalam pertemuan yang melibatkan semua lini sektor terkait menyampaikan sejumlah imbauan dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penanganan dan pencegahan terhadap Covid-19, yaitu menjaga ketenangan dan ketertiban dalam menyikapi Corona Virus Disease (Civid-19) dan tetap waspada.

Wakil bupati Padang Lawas menghimbau kepada masyarakat kabupaten Padang Lawas “meminta agar mengurangi kontak fisik dengan orang atau benda yang dapat menyebabakan penyebaran Covid-19. Bahkan pelaksanaan apel pagi sore sementara waktu ditiadakan dan bagi pegawai yang bekerja di kantor absensi dilaksanakan secara manual dan tidak menggunakan finger print.Tunda dan batasi perjalanan dinas keluar daerah hanya untuk hal urgent dan harus mendapat izin Bupati”.

“Berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan menyediakan dan membersihkan tangan (Hand Sanitizer) dan alat pengukur suhu di masing-masing tempat bekerja, sehingga dapat dimanfaatkan setiap pegawai dan tamu serta menyampaikan agar menunda dan membatasi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak serta mengurangi aktifitas di tempat umum dan keramaian”.

Kegiatan belajar mengajar dan bermain bagi siswa/siswi PAUD, TK/RA, TPA, SD/MI, SMP/MTs dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing mulai 20 Maret sampai 3 April 2020.Untuk siswa yang mengikuti ujian nasional tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau menyesuaikan dengan ketentuan Menteri Pendidikan RI dan Menteri Agama RI. (AMH03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *