Berita

Menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi serta Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas telah melaksanakan Program penyediaan informasi Produk Hukum Daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Padang Lawas.

Ditemui di ruang kerjanya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Agus Saleh Saputra Daulay, SH, MM menjelaskan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Padang Lawas ini bertujuan untuk :

  1. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIHN maupun dengan institusi pemerintah dan institusi lainnya yang bergerak di bidang layanan dokumentasi dan informasi hukum;
  2. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  3. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan antar sesama Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
  4. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

 “Dengan adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Padang Lawas masyarakat dapat mengetahui produk hukum apa saja yang telah dibuat dan berlaku di Kabupaten Padang Lawas” ujarnya.

Lebih lanjut Agus menjelaskan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi produk hukum daerah, masyarakat dapat mengakses website  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Padang Lawas di https:// jdih.padanglawaskab.go.id.

“Melalui sarana JDIH ini diharapkan agar mampu mempercepat penyediaan akses informasi hukum untuk mewujudkan  pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIHN sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  Kementerian Riset dan Teknologi, maka peran pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum diwajibkan untuk mampu menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik” pungkasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *