Berita

PEMBUKAAN ORIENTASI KEPEMIMPINAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

SIBUHUAN – Dalam sejarah pengaturan desa ditetapkan beberapa peraturan tentang desa yaitu mulai dari undang-undang No. 19 tahun 1965 tentang desa praja sampai ke pada undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam pelaksanaannya peraturan mengenai desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, namun dengan kehadiran undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa merupakan harapan besar bangsa ini karena dengan undang-undang ini telah memberikan otonomi yang cukup luas kepada desa untuk mengelola daerahnya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri dan atas kepentingan sertakesejahteraanmasyarakatdesa. Acara dilaksanakan di Hotel Al-Marwah pada 20/03/2017.
H. Ali Sutan Harahap sebagai pembuka sambutan dan juga sebagai Bupati Kabupaten Padangn Lawas menyampaikan beberapa hal tentang penyelenggaraan anggaran Pemerintah Desa “Otonomi yang diberikan kepada desa jangan diartikan sebagai bentuk kemerdekaan akan tetapi otonomi yang diberikan ini sebagai bentuk tanggung jawab desa untuk bias membangun dirinya sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi serta harapan masyarakat desa. Mulai tahun 2015 dan tahun 2016 desa telah menerima dana desa dari pemerintah pusat melalui APBN dan alokasi dana desa dari APBN pemerintah kabupaten dan insyaallah tahun ini juga akan menerima dana desa dan alokasi dana desa yang jumlahnya sekitar +800 juta rupiah per desa dengan jumlah dana yang cukup besar ini saya harapkan agar diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kwalitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan”.
“Saya mengingatkan kepada kepala desa agar membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana desa tersebut karena setiap dana yang diterima harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar tidak salah penafsiran dalam penggunaan dana desa dan alokasi dana desa hendaknya kepala desa dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan bertemu dengan masyarakat, cara seperti ini bertujuan untuk menunjukkan sikap transparansi agar masyarakat dapat memahami dan tidak menimbulkan beragam penafsiran atas penggunaan dana tersebut”. Tambahnya.
Kemudian dari pada itu jadikanlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah untuk bermusyawarah dalam mengatasi setiap permasalahan di desa. Bila ditemui adanya permasalahan sebaiknya kepala desa dapat mengkonsultasikannya kepada camat untuk dapat diselesaikan. Apabila upaya tersebut masih menemukan jalan buntu penyelesaiannya dapat dilakukan oleh SKPD terkait di kabupaten.
H. Ali Sutan Harahap juga menekankan kepada pemerintah desa bahwa, Kepala desa sebagai jajaran pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, kepala desa harus mampu membangun dan memelihara hubungan harmonis dengan masyarakat, pelayanan pemerintah desa harus lebih optimal karena berkaitan dengan hak masyarakat memperoleh pelayanan sebaik-baiknya dari pemerintah, pelayanan yang baik kepada masyarakat akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta memperkokoh keterpaduan antara aparat dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai kepala desa saudaramengembankan peranan yang sangat penting dalam menciptakan kerukunan hidup masyarakat baik dilingkungan desa masing-masing maupun kerukunan masyarakat antar desa.azn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *