Berita

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KABUPATEN UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PADANG LAWAS

SIBUHUAN – Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Padang Lawas yang kita selenggarakan saat ini merupakan implementasi amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan menteri dalam negeri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, atacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah yang dimusyawarahkan pada Selasa, (7/3) 2017.
Upaya dalam mewujukan daerah tersebut, telah dan sedang kita laksanakan bersama sampai tahun 2017 APBD Padang Lawas telah mencapai Rp. 1.014.837.284.001,00 ( Satu Triliyun Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Satu Rupiah) peningkatan pendapatan ini berasal dari berbagai sumber pendapatan seperti peningkatan PAD, DAU dan dana Desa. Pada tahun 2017 pendapatan dana desa telah mencapai Rp. 228.176.371.000,00 ( Dua Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). Pembanguna dan dana desa harus memicu pada peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa tahun 2017.
Drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHt selaku pembuka sambutan dan juga sebagai wakil bupati Padang Lawas dalam sambutannya berharap dalam hal penetapan peraturan tersebut “Kami dapat bersinergi dengan kegiatan Musrenbang Kabupaten Padang Lawas sehingga tidak ada kegiatan yang tumbang tindih antara kegiatan dana desa dengan kegiatan APBD. Dana desa yang ada diharapkan mampu menunjang pembangunan di Padang Lawas demi tercapainya visi yang bercahaya”.
“ Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD kabupaten Padang Lawas tahun 2014-2019, untuk tahun 2018 RKPD kabupaten Padang Lawas akan mengusung tema: Mensinergikan capaian pembangunan kabupaten Padang Lawas secara fisik, social dan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kabupaten Padang Lawas yang berdaya asing”, Lanjutnya.
Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan suatu program dan diyakini bahwa besar komitmen tergantung tergantung pada sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan, seiring pelaksanaan otonomi daerah. Banyak urusan yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah seperti urusan pendididkan, kesehatan, kesejahteraan social dan sebagainya. Urusan-urusan daerah inilah tanggung jawab kita bersama untuk dilaksanakan ddengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.azn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *